UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO
Jadi Narasumber, Ketua YBMG dan Kepala KUI UBM Gorontalo Presentasi di Universiti Sains Malaysia
Penulis : Humas 20 Januari 2025, Kategori: KerjasamaKampus UBM Gorontalo - Untuk mengimplementasikan tagline Unggul, Profesional dan Mengglobal, Kampus Universitas Bina Mandiri (UBM) Gorontalo, menjadi narasumber pada International Nusantara Malay Archipelago Seminar Series, pada Jum'at (17/1/2025) pagi, di Kampus Unibersity Sains Malaysia.
Pada seminar yang mengambil tema Nusantara Beyond Borders: The Role of Education in Building Regional Soft Power, Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo (YBMG), Dr. Azis Rachman, ST, MM, IPM, dan Kepala Kantor Urusan Internasional (KUI) UBM Gorontalo, Dr. Ayu Anastasya Rachman, MA, beserta Rektor UBM Gorontalo, Dr. Titin Dunggio, M.Si, M.Kes, menjadi pembicara pada kegiatan yang digagas oleh Center of Policy Research, Universiti Sains Malaysia.
Dalam materinya yang berjudul Tantangan Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia, Dr. Azis menjelaskan terjadi perubahan kebijakan yang seringkali dialami oleh sektor pendidikan, terkait pergantian kepemimpinan Presiden, mulai dari Megawati, Susilo Bambang Yodoyuno (SBY), Joko Widodo, sampai Prabowo Subianto.
"Berdasarkan data tahun 2007, jumlah Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia sebanyak 4.442, dan dari jumlah tersebut, PT negeri hanya sebanyak 184 saja, dan sisanya 4.258 PT dikelola oleh swasta atau masyarakat. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, karena untuk PTS dari sisi anggaran, akses dan kualitas yang masih terbatas jika harus bersaing dengan PTN, apalagi yang sudah lama berdiri," jelas Dr. Azis.
Berdasarkan data dari BPS yang dirilis pada tahun 2024, jumlah total perguruan tinggi di Indonesia adalah 3.115 institusi. Dari jumlah tersebut, 125 merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 2.990 adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Perlu dicatat bahwa jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2007. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penutupan beberapa PT yang tidak memenuhi syarat dan standar PT selain itu mendorong kebijakan penggabungan PTS untuk efisiensi penyelenggaraan PT yang lebih sehat.
Penduduk Indonesia yang dapat merasakan pendidikan di Perguruan Tinggi hanya sekitar 35% saja. Hal ini ditambah lagi dengan permasalahan yang ada di wilayah di luar Pulau Jawa, seperti di Provinsi Gorontalo. Masalah yang kerap dialami oleh PT di Gorontalo yaitu fasilitas yang masih kurang, kesenjangan kurikulum, minimnya kerjasama dengan industri, keterbatasan dosen, persepsi masyarakat yang masih kurang, dan pengembangan soft skill.
Berdasarkan data bonus demografi Indonesia pada tahun 2045, dimana nanti akan memiliki SDM yang berkualitas dengan perkiraan sekitar 70% dari total penduduk Indonesia (sekitar 205 juta jiwa) merupakan penduduk yang memiliki usia produktif bekerja, atau berumur 16-64 tahun. Hal ini tentunya sangat diharapkan oleh Pemerintah, tapi melihat kenyataan saat ini, terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh PTS, diantaranya populasi yang bertambah, ekonomi dan daya beli menurun, kualitas dan akses menurun, serta banyaknya regulasi yang menghambat inovasi dan kreatifitas dari PTS. "Dari beberapa indikator tersebut, dikhawatirkan bonus demografi malah akan berbalik menjadi suatu permasalahan sosial, yang disebabkan SDM yang rendah dan tidak berkualitas karena deregulasi di sektor pendidikan yang semakin tidak jelas", ungkap Dr. Azis.
Pada sesi berikutnya, Kepala KUI UBM Gorontalo, Dr. Ayu Anastasya Rachman, MA, menjelaskan materinya yang berjudul Nusantara Beyond Borders: Tje Role of Education Building Regional Soft Power.
Kembali
Pada seminar yang mengambil tema Nusantara Beyond Borders: The Role of Education in Building Regional Soft Power, Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo (YBMG), Dr. Azis Rachman, ST, MM, IPM, dan Kepala Kantor Urusan Internasional (KUI) UBM Gorontalo, Dr. Ayu Anastasya Rachman, MA, beserta Rektor UBM Gorontalo, Dr. Titin Dunggio, M.Si, M.Kes, menjadi pembicara pada kegiatan yang digagas oleh Center of Policy Research, Universiti Sains Malaysia.
Dalam materinya yang berjudul Tantangan Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia, Dr. Azis menjelaskan terjadi perubahan kebijakan yang seringkali dialami oleh sektor pendidikan, terkait pergantian kepemimpinan Presiden, mulai dari Megawati, Susilo Bambang Yodoyuno (SBY), Joko Widodo, sampai Prabowo Subianto.
"Berdasarkan data tahun 2007, jumlah Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia sebanyak 4.442, dan dari jumlah tersebut, PT negeri hanya sebanyak 184 saja, dan sisanya 4.258 PT dikelola oleh swasta atau masyarakat. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, karena untuk PTS dari sisi anggaran, akses dan kualitas yang masih terbatas jika harus bersaing dengan PTN, apalagi yang sudah lama berdiri," jelas Dr. Azis.
Berdasarkan data dari BPS yang dirilis pada tahun 2024, jumlah total perguruan tinggi di Indonesia adalah 3.115 institusi. Dari jumlah tersebut, 125 merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 2.990 adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Perlu dicatat bahwa jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2007. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penutupan beberapa PT yang tidak memenuhi syarat dan standar PT selain itu mendorong kebijakan penggabungan PTS untuk efisiensi penyelenggaraan PT yang lebih sehat.
Penduduk Indonesia yang dapat merasakan pendidikan di Perguruan Tinggi hanya sekitar 35% saja. Hal ini ditambah lagi dengan permasalahan yang ada di wilayah di luar Pulau Jawa, seperti di Provinsi Gorontalo. Masalah yang kerap dialami oleh PT di Gorontalo yaitu fasilitas yang masih kurang, kesenjangan kurikulum, minimnya kerjasama dengan industri, keterbatasan dosen, persepsi masyarakat yang masih kurang, dan pengembangan soft skill.
Berdasarkan data bonus demografi Indonesia pada tahun 2045, dimana nanti akan memiliki SDM yang berkualitas dengan perkiraan sekitar 70% dari total penduduk Indonesia (sekitar 205 juta jiwa) merupakan penduduk yang memiliki usia produktif bekerja, atau berumur 16-64 tahun. Hal ini tentunya sangat diharapkan oleh Pemerintah, tapi melihat kenyataan saat ini, terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh PTS, diantaranya populasi yang bertambah, ekonomi dan daya beli menurun, kualitas dan akses menurun, serta banyaknya regulasi yang menghambat inovasi dan kreatifitas dari PTS. "Dari beberapa indikator tersebut, dikhawatirkan bonus demografi malah akan berbalik menjadi suatu permasalahan sosial, yang disebabkan SDM yang rendah dan tidak berkualitas karena deregulasi di sektor pendidikan yang semakin tidak jelas", ungkap Dr. Azis.
Pada sesi berikutnya, Kepala KUI UBM Gorontalo, Dr. Ayu Anastasya Rachman, MA, menjelaskan materinya yang berjudul Nusantara Beyond Borders: Tje Role of Education Building Regional Soft Power.
