UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO
Satu-satunya di Indonesia Timur, Prodi Manajemen Kontrak Pemerintah UBM Gorontalo Siap Cetak SDM Unggul di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa
Penulis : Humas 7 November 2025, Kategori: AkademikKampus UBM Gorontalo - Untuk menumbuhkan kepercayan masyarakat dan mempersiapkan lulusan yang kompeten, Program Studi (Prodi) D-IV Manajemen Kontrak Pemerintah (MKP), Fakultas Pemerintah dan Sektor Publik (FPSP), Universitas Bina Mandiri (UBM) Gorontalo menggelar Pembahasan Kurikulum, pada Senin (27/10/2025) di Ruang Akreditasi Kampus UBM Gorontalo.
Hadir pada kegiatan ini Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo (YBMG) Dr. Azis Rachman, MM, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Sistem Informasi William Indra S. Mooduto, M.SA, Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), Kepala Badan Penjaminan Mutu dan Akreditasi (BPMA), Dekan FPSP, Ketua Prodi di lingkungan FPSP, Dosen dan juga mengundang Praktisi dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Provinsi Gorontalo.
Ketua YBMG Dr. Azis menjelaskan Prodi MKP merupakan bidang ilmu yang fokus pada pengelolaan kontrak atau pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan proyek dan pengendalian anggaran publik.
Prodi MKP ini merupakan satu-satunya di wilayah Sulawesi, menghasilkan lulusan yang memahami regulasi pengadaan pemerintah, prosedur administrasi kontrak, manajemen resiko, dan keterampilan negosiasi dan mediasi dalam lingkup Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah.
"Untuk memastikan kompetensi lulusannya, Prodi ini memiliki kurikulum yang berfokus pada keahlian praktis dalam PBJ pemerintah, mulai dari perumusan kontrak, pengendalian pelaksanaan, serah terima, dan evaluasi kinerja penyedia," terang Dr. Azis.
Masih lanjutnya, selain itu kurikulum Prodi MKP juga mencakup dasar-dasar manajemen, pengantar ilmu politik dan kebijakan, hukum kontrak, penganggaran, dan analisis risiko, dengan penekanan pada sertifikasi kompetensi seperti sertifikasi PBJ pemerintah dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dan nantinya para lulusan Prodi ini akan menyandang gelar Sarjana Terapan Manajemen Kontrak Pemerintah, atau disingkat S.Tr.MKP.
Para mahasiswa di Prodi MKP, akan lebih banyak mendapatkan materi praktik atau magang di lokasi proyek, dibandingkan dengan pembelajaran di dalam kelas. Sehingganya, diperlukan kolaborasi dengan para praktisi, dengan banyak melakukan diskusi dan konsultasi, untuk dapat menyempurnakan kurikulum yang ada di Prodi MKP ini.
Sementara itu, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Provinsi Gorontalo Dr. Darda Daraba, M.Si, MH mengatakan, untuk memyempurnakan Prodi MKP, FPSP UBM Gorontalo saat ini, dapat lebih menonjolkan beberapa alternatif solusi terkait permasalahan manajemen konstruksi yang kerap terjadi di lapangan.
"Kurikulum hendaknya dapat memberikan solusi terkait beberapa pertanyaan, diantaranya bagaimana melihat jenis kesalahan dalam PBJ? bagaimana rantai pasokan PBJ? bagaimana cara menghitung kerugiaan negara? karena yang mengetahui biasanya lembaga BPK atau BPKP," ungkap Dr. Darda Daraba.
Perlu membagi dan breakdown lagi kurikulum MKP, dari sisi tujuan bisa lebih spesifik, sehingga para mahasiswa nantinya dapat memahami seluruh tahapan dalam proses PBJ pemerintah, dan konten dan materinya dibagi dalam mata kuliah tiap semester. Ada ruang bagi mahasiswa untuk laporan project yang dilakukan, sebagai rekognisi penelitian Skripsi.
Kuncinya adalah seluruh halnyanh berkaitan di dalam kontrak, mulai dari analisis kebutuhan hingga serah terima pekerjaan, mahasiswa benar-benar memahami dan menguasai kompetensi tersebut.
"Yang terpenting, mahasiswa dapat memahami praktik di lapangan atau proyek, sehingga saat pembahasan mata kuliah di kelas sudah dapat memahami, tidak bingung atau membayangkan yang tidak nyata," tambah Ketua PII Dr. Darda.
Kepala BPMA UBMG, Dr. Ikram Muhammad, M.Si mengatakan untuk praktik dan magang diperbanyak muatannya sangat relevan bagi Prodi MKP, terutama dilaksanakan di semeter 5 dan 6. BPMA akan membuat panduan untuk capaian kompetensi untuk Praktik atau Magang, guna mengukur kompetensi dan berbasis pada Capaian Pebelajaran Lulusan (CPL).
Setelah pembahasan ini secara substantif bisa dilakukan penyempurnaan kurikulum dengan menggandeng stakeholder yang ada, baik di tingkat regional, nasional, bahkan internasional.
Prodi MKP sangat spesifik, sehingga perlu diperkuat dengan pedoman aakdemik yang relevan, seperti tempat bekerja dapat menjadi tempat praktik, diberikan ruang dalam pedoman akademik. Skripsi nantinya bisa diganti sebagai Laporan Project, seperti biasa dilakukan di instansi pemerintah, sehingga tidak memberatkan mahasiswa yang berstatus pegawai.
Karena Prodi MKP masih satu-satunya di wilayah Sulawesi, maka dapat diperluas jejaring wilayah dengan pembelajaran online/daring, tentunya dengan memenuhi standarisasi bahan pembelajaran.
"Sehingga memungkinkan mahasiswa di luar Gorontalo mendapatkan kompetensi yang sama dengan yang kuliah di Kampus UBM Gorontalo. Sehingga menciptakan SDM Profesional yang memiliki keahlian khusus di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah," tutup Dr. Ikram Muhammad.
Kembali
Hadir pada kegiatan ini Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo (YBMG) Dr. Azis Rachman, MM, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Sistem Informasi William Indra S. Mooduto, M.SA, Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), Kepala Badan Penjaminan Mutu dan Akreditasi (BPMA), Dekan FPSP, Ketua Prodi di lingkungan FPSP, Dosen dan juga mengundang Praktisi dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Provinsi Gorontalo.
Ketua YBMG Dr. Azis menjelaskan Prodi MKP merupakan bidang ilmu yang fokus pada pengelolaan kontrak atau pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan proyek dan pengendalian anggaran publik.
Prodi MKP ini merupakan satu-satunya di wilayah Sulawesi, menghasilkan lulusan yang memahami regulasi pengadaan pemerintah, prosedur administrasi kontrak, manajemen resiko, dan keterampilan negosiasi dan mediasi dalam lingkup Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah.
"Untuk memastikan kompetensi lulusannya, Prodi ini memiliki kurikulum yang berfokus pada keahlian praktis dalam PBJ pemerintah, mulai dari perumusan kontrak, pengendalian pelaksanaan, serah terima, dan evaluasi kinerja penyedia," terang Dr. Azis.
Masih lanjutnya, selain itu kurikulum Prodi MKP juga mencakup dasar-dasar manajemen, pengantar ilmu politik dan kebijakan, hukum kontrak, penganggaran, dan analisis risiko, dengan penekanan pada sertifikasi kompetensi seperti sertifikasi PBJ pemerintah dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dan nantinya para lulusan Prodi ini akan menyandang gelar Sarjana Terapan Manajemen Kontrak Pemerintah, atau disingkat S.Tr.MKP.
Para mahasiswa di Prodi MKP, akan lebih banyak mendapatkan materi praktik atau magang di lokasi proyek, dibandingkan dengan pembelajaran di dalam kelas. Sehingganya, diperlukan kolaborasi dengan para praktisi, dengan banyak melakukan diskusi dan konsultasi, untuk dapat menyempurnakan kurikulum yang ada di Prodi MKP ini.
Sementara itu, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Provinsi Gorontalo Dr. Darda Daraba, M.Si, MH mengatakan, untuk memyempurnakan Prodi MKP, FPSP UBM Gorontalo saat ini, dapat lebih menonjolkan beberapa alternatif solusi terkait permasalahan manajemen konstruksi yang kerap terjadi di lapangan.
"Kurikulum hendaknya dapat memberikan solusi terkait beberapa pertanyaan, diantaranya bagaimana melihat jenis kesalahan dalam PBJ? bagaimana rantai pasokan PBJ? bagaimana cara menghitung kerugiaan negara? karena yang mengetahui biasanya lembaga BPK atau BPKP," ungkap Dr. Darda Daraba.
Perlu membagi dan breakdown lagi kurikulum MKP, dari sisi tujuan bisa lebih spesifik, sehingga para mahasiswa nantinya dapat memahami seluruh tahapan dalam proses PBJ pemerintah, dan konten dan materinya dibagi dalam mata kuliah tiap semester. Ada ruang bagi mahasiswa untuk laporan project yang dilakukan, sebagai rekognisi penelitian Skripsi.
Kuncinya adalah seluruh halnyanh berkaitan di dalam kontrak, mulai dari analisis kebutuhan hingga serah terima pekerjaan, mahasiswa benar-benar memahami dan menguasai kompetensi tersebut.
"Yang terpenting, mahasiswa dapat memahami praktik di lapangan atau proyek, sehingga saat pembahasan mata kuliah di kelas sudah dapat memahami, tidak bingung atau membayangkan yang tidak nyata," tambah Ketua PII Dr. Darda.
Kepala BPMA UBMG, Dr. Ikram Muhammad, M.Si mengatakan untuk praktik dan magang diperbanyak muatannya sangat relevan bagi Prodi MKP, terutama dilaksanakan di semeter 5 dan 6. BPMA akan membuat panduan untuk capaian kompetensi untuk Praktik atau Magang, guna mengukur kompetensi dan berbasis pada Capaian Pebelajaran Lulusan (CPL).
Setelah pembahasan ini secara substantif bisa dilakukan penyempurnaan kurikulum dengan menggandeng stakeholder yang ada, baik di tingkat regional, nasional, bahkan internasional.
Prodi MKP sangat spesifik, sehingga perlu diperkuat dengan pedoman aakdemik yang relevan, seperti tempat bekerja dapat menjadi tempat praktik, diberikan ruang dalam pedoman akademik. Skripsi nantinya bisa diganti sebagai Laporan Project, seperti biasa dilakukan di instansi pemerintah, sehingga tidak memberatkan mahasiswa yang berstatus pegawai.
Karena Prodi MKP masih satu-satunya di wilayah Sulawesi, maka dapat diperluas jejaring wilayah dengan pembelajaran online/daring, tentunya dengan memenuhi standarisasi bahan pembelajaran.
"Sehingga memungkinkan mahasiswa di luar Gorontalo mendapatkan kompetensi yang sama dengan yang kuliah di Kampus UBM Gorontalo. Sehingga menciptakan SDM Profesional yang memiliki keahlian khusus di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah," tutup Dr. Ikram Muhammad.
