Berita
Plt. Rektor UBMG Ungkap Potensi Kampus dan Pariwisata sebagai Penggerak PAD Bone Bolango
29 Oktober 20263 foto
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Gorontalo — Universitas Bina Mandiri Gorontalo (UBMG) memperkuat peran strategisnya dalam mendukung pembangunan daerah melalui kontribusi pemikiran akademik pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Stakeholder dalam Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Bone Bolango”. Kamis, (29/10/2026)
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Kabupaten Bone Bolango ini berlangsung di Naffil Cafe and Resto, Kamis (29/10/2026), dengan menghadirkan Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor UBMG, Dr. Ayu Anastasya Rachman, M.A., sebagai salah satu narasumber dari unsur akademisi.
FGD tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Dr. Iwan Mustapa, S.E., M.Si., M.A., dan dihadiri perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Gorontalo, Kejaksaan, kepolisian, jajaran perangkat daerah, para camat, serta pemangku kepentingan lainnya. Selain UBMG, forum ini menghadirkan narasumber dari unsur Bapenda Provinsi Gorontalo dan Kejaksaan Tinggi. Pertemuan tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menggali potensi pendapatan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong kemandirian fiskal Kabupaten Bone Bolango.
Dalam pemaparannya, Dr. Ayu menyoroti pentingnya pendekatan inovatif dalam mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang belum tergarap secara maksimal. Menurutnya, potensi daerah perlu dilihat secara lebih luas, tidak terbatas pada pajak dan retribusi, tetapi juga pada aktivitas ekonomi masyarakat yang tumbuh sebagai dampak dari keberadaan institusi pendidikan, pengembangan pariwisata, dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Ia mengemukakan tiga aspek penting yang perlu mendapat perhatian, yakni penguatan ekosistem ekonomi di sekitar perguruan tinggi, optimalisasi potensi pariwisata, serta penguatan kolaborasi lintas sektor berbasis data yang terintegrasi.
“Perguruan tinggi dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kehadiran kampus mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi, mulai dari usaha rumah kos, rumah makan, pasar rumahan, hingga UMKM di sekitar lingkungan kampus. Karena itu, kontribusi perguruan tinggi terhadap daerah tidak hanya dilihat dari aspek pendidikan, tetapi juga dari pergerakan ekonomi masyarakat dan peningkatan daya beli yang dihasilkannya,” jelas Dr. Ayu.
Selain sektor pendidikan, Dr. Ayu menilai Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi pariwisata yang besar untuk dikembangkan sebagai salah satu penggerak PAD. Berbagai destinasi unggulan, seperti wisata hiu paus, Taman Laut Olele, habitat burung maleo, dan Danau Perintis, menjadi modal penting bagi pengembangan ekonomi berbasis pariwisata. Namun, menurutnya, optimalisasi manfaat ekonomi dari sektor ini memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk pengembangan sumber pendapatan pendukung dan sistem pemungutan retribusi yang transparan serta akuntabel.
“Pembayaran retribusi secara digital, misalnya melalui QRIS atau metode nontunai lainnya, dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas penerimaan daerah. Dengan sistem yang terintegrasi, transaksi dapat tercatat lebih baik sehingga membantu pemerintah dalam memantau penerimaan sekaligus meminimalkan potensi kebocoran,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dr. Ayu menekankan bahwa keberhasilan optimalisasi PAD membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang tidak hanya berfokus pada sumber daya manusia, tetapi juga pada sinkronisasi dan integrasi data. Menurutnya, potensi daerah yang besar perlu didukung oleh basis data yang akurat agar kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Ia juga menilai hasil penelitian perguruan tinggi, termasuk skripsi, tesis, disertasi, dan kajian akademik lainnya, perlu dihubungkan secara lebih sistematis dengan kebutuhan pemerintah daerah agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan.
Sebagai langkah konkret, UBMG membuka peluang kolaborasi berkelanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui penelitian bersama, penyusunan policy brief atau ringkasan rekomendasi kebijakan, serta pendampingan terhadap program percontohan (pilot project) berdasarkan persoalan prioritas daerah. Dr. Ayu berharap sinergi antara kampus dan pemerintah daerah dapat semakin diperkuat, termasuk melalui kerja sama dengan perangkat daerah yang menangani penelitian dan pengembangan, sehingga hasil kajian akademik dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi dan program yang aplikatif.
“Potensi Bone Bolango sangat besar. Karena itu, kami berharap ada kolaborasi jangka panjang antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi, termasuk melalui proyek penelitian bersama untuk menyelesaikan persoalan konkret di lapangan. UBMG siap membuka ruang kolaborasi agar hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan dari kampus dapat terhubung dengan kebutuhan pemerintah daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Dr. Ayu.
Partisipasi UBMG dalam FGD ini menegaskan komitmen institusi untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan dan persoalan nyata di masyarakat. Melalui penguatan kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan pemangku kepentingan, UBMG terus mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan sebagai landasan inovasi, perumusan kebijakan, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Langkah ini sekaligus memperkuat posisi UBMG sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, pelayanan publik yang berkualitas, dan kemandirian fiskal yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Hms)
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Kabupaten Bone Bolango ini berlangsung di Naffil Cafe and Resto, Kamis (29/10/2026), dengan menghadirkan Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor UBMG, Dr. Ayu Anastasya Rachman, M.A., sebagai salah satu narasumber dari unsur akademisi.
FGD tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Dr. Iwan Mustapa, S.E., M.Si., M.A., dan dihadiri perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Gorontalo, Kejaksaan, kepolisian, jajaran perangkat daerah, para camat, serta pemangku kepentingan lainnya. Selain UBMG, forum ini menghadirkan narasumber dari unsur Bapenda Provinsi Gorontalo dan Kejaksaan Tinggi. Pertemuan tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menggali potensi pendapatan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong kemandirian fiskal Kabupaten Bone Bolango.
Dalam pemaparannya, Dr. Ayu menyoroti pentingnya pendekatan inovatif dalam mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang belum tergarap secara maksimal. Menurutnya, potensi daerah perlu dilihat secara lebih luas, tidak terbatas pada pajak dan retribusi, tetapi juga pada aktivitas ekonomi masyarakat yang tumbuh sebagai dampak dari keberadaan institusi pendidikan, pengembangan pariwisata, dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Ia mengemukakan tiga aspek penting yang perlu mendapat perhatian, yakni penguatan ekosistem ekonomi di sekitar perguruan tinggi, optimalisasi potensi pariwisata, serta penguatan kolaborasi lintas sektor berbasis data yang terintegrasi.
“Perguruan tinggi dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kehadiran kampus mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi, mulai dari usaha rumah kos, rumah makan, pasar rumahan, hingga UMKM di sekitar lingkungan kampus. Karena itu, kontribusi perguruan tinggi terhadap daerah tidak hanya dilihat dari aspek pendidikan, tetapi juga dari pergerakan ekonomi masyarakat dan peningkatan daya beli yang dihasilkannya,” jelas Dr. Ayu.
Selain sektor pendidikan, Dr. Ayu menilai Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi pariwisata yang besar untuk dikembangkan sebagai salah satu penggerak PAD. Berbagai destinasi unggulan, seperti wisata hiu paus, Taman Laut Olele, habitat burung maleo, dan Danau Perintis, menjadi modal penting bagi pengembangan ekonomi berbasis pariwisata. Namun, menurutnya, optimalisasi manfaat ekonomi dari sektor ini memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk pengembangan sumber pendapatan pendukung dan sistem pemungutan retribusi yang transparan serta akuntabel.
“Pembayaran retribusi secara digital, misalnya melalui QRIS atau metode nontunai lainnya, dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas penerimaan daerah. Dengan sistem yang terintegrasi, transaksi dapat tercatat lebih baik sehingga membantu pemerintah dalam memantau penerimaan sekaligus meminimalkan potensi kebocoran,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dr. Ayu menekankan bahwa keberhasilan optimalisasi PAD membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang tidak hanya berfokus pada sumber daya manusia, tetapi juga pada sinkronisasi dan integrasi data. Menurutnya, potensi daerah yang besar perlu didukung oleh basis data yang akurat agar kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Ia juga menilai hasil penelitian perguruan tinggi, termasuk skripsi, tesis, disertasi, dan kajian akademik lainnya, perlu dihubungkan secara lebih sistematis dengan kebutuhan pemerintah daerah agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan.
Sebagai langkah konkret, UBMG membuka peluang kolaborasi berkelanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui penelitian bersama, penyusunan policy brief atau ringkasan rekomendasi kebijakan, serta pendampingan terhadap program percontohan (pilot project) berdasarkan persoalan prioritas daerah. Dr. Ayu berharap sinergi antara kampus dan pemerintah daerah dapat semakin diperkuat, termasuk melalui kerja sama dengan perangkat daerah yang menangani penelitian dan pengembangan, sehingga hasil kajian akademik dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi dan program yang aplikatif.
“Potensi Bone Bolango sangat besar. Karena itu, kami berharap ada kolaborasi jangka panjang antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi, termasuk melalui proyek penelitian bersama untuk menyelesaikan persoalan konkret di lapangan. UBMG siap membuka ruang kolaborasi agar hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan dari kampus dapat terhubung dengan kebutuhan pemerintah daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Dr. Ayu.
Partisipasi UBMG dalam FGD ini menegaskan komitmen institusi untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan dan persoalan nyata di masyarakat. Melalui penguatan kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan pemangku kepentingan, UBMG terus mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan sebagai landasan inovasi, perumusan kebijakan, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Langkah ini sekaligus memperkuat posisi UBMG sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, pelayanan publik yang berkualitas, dan kemandirian fiskal yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Hms)