Perluas Pengalaman Praktik, UBMG Lakukan Monev Magang Mahasiswa APD di Tiga Instansi Pemkot Bandung

BANDUNG, JAWA BARAT – Universitas Bina Mandiri Gorontalo (UBMG) terus memperkuat kualitas pembelajaran berbasis praktik melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) mahasiswa Program Studi D-IV Administrasi Pemerintahan Daerah (APD), Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik, yang tengah menjalani program magang di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/10/2026).

 

 

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan melalui kunjungan langsung tim dosen pendamping lapangan yang terdiri atas Dekan Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik,  Ketua Program Studi D-IV Administrasi Pemerintahan Daerah, serta Sekretaris Program Studi. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen UBMG dalam memastikan pelaksanaan magang berjalan optimal, sekaligus menjamin pengalaman praktik mahasiswa selaras dengan capaian pembelajaran dan kompetensi yang diharapkan.

 

 

Dalam agenda tersebut, tim UBMG melakukan kunjungan ke tiga instansi Pemerintah Kota Bandung, yakni Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung. Kehadiran tim disambut baik oleh masing-masing instansi sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kompetensi mahasiswa melalui pembelajaran langsung di lingkungan pemerintahan.

 

 

Melalui kunjungan ini, tim dosen melakukan koordinasi dan evaluasi bersama pihak instansi terkait perkembangan mahasiswa, keterlibatan dalam aktivitas kedinasan, serta pengalaman kerja yang diperoleh selama mengikuti program magang. Ketiga instansi tersebut juga menjadi ruang pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal lebih dekat praktik administrasi pemerintahan, tata kelola organisasi publik, pengelolaan pendapatan daerah, hingga penyelenggaraan pelayanan perizinan dan investasi.

 

 

Penempatan mahasiswa di Kota Bandung menjadi salah satu pengalaman strategis dalam pengembangan wawasan akademik dan profesionalisme mahasiswa APD. Dengan mengikuti praktik kerja di luar Provinsi Gorontalo, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengenal karakteristik birokrasi, memahami dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta membandingkan praktik pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di daerah yang berbeda.

 

 

Pengalaman tersebut tidak hanya memperkaya pengetahuan mahasiswa, tetapi juga mendorong terbentuknya kemandirian, kemampuan beradaptasi, komunikasi profesional, dan kesiapan menghadapi tantangan dunia kerja. Hal ini sejalan dengan upaya UBMG dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi praktis, integritas, dan daya saing.

 

 

Selain menjadi sarana evaluasi akademik, kunjungan ini juga memiliki arti penting dalam memperkuat hubungan kelembagaan antara UBMG dan Pemerintah Kota Bandung. Interaksi dan koordinasi yang terbangun bersama ketiga instansi diharapkan menjadi pintu masuk bagi pengembangan kolaborasi yang lebih luas dan berkelanjutan, baik dalam bidang pendidikan, penelitian terapan, pertukaran pengetahuan, maupun pengabdian kepada masyarakat.

 

 

 

Program Studi D-IV Administrasi Pemerintahan Daerah berkomitmen untuk terus memperluas jejaring kemitraan dengan berbagai instansi pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Langkah ini merupakan bagian dari strategi penguatan mutu pembelajaran sekaligus upaya menghadirkan pengalaman akademik yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan tata kelola pemerintahan saat ini.

 

Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini, UBMG menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pendidikan tinggi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan kompetensi lulusan. Diharapkan, pengalaman magang mahasiswa APD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tidak hanya memberikan manfaat bagi pengembangan kapasitas mahasiswa, tetapi juga menjadi fondasi bagi terbangunnya sinergi berkelanjutan antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan berkualitas.