UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO
UBM dan PII Gorontalo Rancang Kurikulum Prodi Manajemen Kontrak Pemerintah, Siapkan SDM Profesional untuk Indonesia Timur
Penulis : Humas 7 November 2025, Kategori: AkademikKampus UBM Gorontalo - Universitas Bina Mandiri (UBM) Gorontalo terus berinovasi dalam pengembangan pendidikan vokasi unggulan.
Kali ini, UBM Gorontalo melalui Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik (FPSP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Akademisi dan Praktisi Merancang Kurikulum Program Studi Manajemen Kontrak Pemerintah (MKP) untuk Menyiapkan Lulusan Handal dan Profesional di Indonesia Timur”, pada Senin 27 Oktober 2025 di Ruang Akreditasi UBM Gorontalo.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam penyusunan kurikulum Program Studi Sarjana Terapan (S.Tr.) Manajemen Kontrak Pemerintah (MKP), yang akan segera dibuka pada Tahun Akademik 2026/2027.
Prodi ini menjadi satu-satunya di kawasan Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah (Gosuluteng), bahkan pionir di wilayah Indonesia Timur.
FGD dihadiri oleh jajaran pimpinan UBM Gorontalo antara lain, Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo (YBMG), Dr. Azis Rachman, MM, Wakil Rektor I William Indra S. Mooduto, M.SA, Kepala Biro PSDM Rizal, M.Si, Kepala BPMA Dr. Ikram Muhammad, M.Si (daring), serta Dekan FPSP Ismail Tahir, Ph.D bersama para Ketua Prodi FPSP.
Yang menarik, kegiatan ini juga melibatkan para praktisi dan tokoh profesional di bidang pengadaan barang dan jasa (PBJ) di antaranya, Ketua PII Provinsi Gorontalo, Dr. Ir. H. Darda Daraba, MH, M.Si, IPU, Kepala Biro PBJ sekaligus Kepala PTSP Provinsi Gorontalo, Dr. Sultan Kalupe, MT, Utusan BK Sipil PII Pusat, Dr. Eriyanto Lihawa, ST, MT, IPU, Ir. Nurhediyati S Tome, MT, IPM, ASEAN Eng. APEC.Eng, Dr. Fri Sumiyati Bilakonga, MH, M.Si, ahli PBJ serta praktisi PBJ dari kabupaten dan kota se Provinsi Gorontalo.
Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo Dr. Azis Rachman, MM menjelaskan bahwa, Program Studi MKP dirancang sebagai upaya universitas menjawab kebutuhan nasional terhadap tenaga ahli kontrak pemerintah yang kompeten dan berintegritas.
“Program ini tidak hanya membekali mahasiswa dengan teori manajemen dan hukum, tetapi juga kemampuan teknis, negosiasi, dan pengawasan proyek. Lulusan MKP diharapkan menjadi pengelola kontrak yang profesional, transparan, dan beretika,” ujar Dr. Azis.
Wakil Rektor I William Indra S. Mooduto, M.SA menambahkan, kurikulum MKP UBM Gorontalo disusun berbasis pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan kebutuhan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Ketua PII Provinsi Gorontalo Dr. Darda Daraba juga menilai bahwa, langkah UBM Gorontalo membuka prodi MKP merupakan terobosan yang patut diapresiasi.
Menurutnya, pengelolaan kontrak pemerintah selama ini membutuhkan sumber daya manusia dengan kombinasi ilmu manajemen, teknik, dan hukum.
“Lulusan MKP akan menjadi profesional baru yang memahami etika, aturan, dan integritas dalam pengadaan publik. Ini langkah visioner dari UBM Gorontalo,” kata Darda.
Hal senada disampaikan Dr. Sultan Kalupe, Kepala Biro PBJ Provinsi Gorontalo, yang menyebut bahwa program ini bisa menjadi laboratorium sumber daya manusia pengadaan” untuk kawasan Indonesia Timur.
“Proses pengadaan harus dilakukan oleh SDM yang terdidik dan tersertifikasi. Kurikulum MKP UBM Gorontalo menjawab kebutuhan itu,” ujarnya.
Program Studi MKP UBM Gorontalo memiliki total 144 SKS, terdiri dari 60 SKS teori dan 84 SKS praktik. Mahasiswa akan belajar mulai dari Manajemen Risiko, Teknik Negosiasi, E-Purchasing, Evaluasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa, hingga Penyelesaian Sengketa Kontrak Pemerintah.
Dekan FPSP Ismail Tahir, Ph.D, menegaskan bahwa kurikulum ini dirancang dengan porsi praktik yang besar agar mahasiswa siap langsung bekerja setelah lulus.
“Kami ingin lulusan MKP menjadi profesional yang bisa dipercaya dalam pengadaan dan manajemen proyek pemerintah. Dari Gorontalo, kita menyiapkan SDM unggul untuk Indonesia Timur,” tegasnya.
Dengan dibukanya Prodi MKP, UBM Gorontalo memperkuat visinya sebagai Kampus Transformasi Berprestasi. Sebelumnya, UBM Gorontalo telah meraih berbagai penghargaan nasional, termasuk PTS Terbaik dalam Pengelolaan Kehumasan, Pelaporan IKU, dan Layanan Disabilitas tingkat LLDIKTI XVI.
FGD berakhir dengan semangat optimisme bahwa sinergi antara akademisi dan praktisi akan melahirkan kurikulum yang benar-benar relevan dan berdampak nyata.
Kembali
Kali ini, UBM Gorontalo melalui Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik (FPSP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Akademisi dan Praktisi Merancang Kurikulum Program Studi Manajemen Kontrak Pemerintah (MKP) untuk Menyiapkan Lulusan Handal dan Profesional di Indonesia Timur”, pada Senin 27 Oktober 2025 di Ruang Akreditasi UBM Gorontalo.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam penyusunan kurikulum Program Studi Sarjana Terapan (S.Tr.) Manajemen Kontrak Pemerintah (MKP), yang akan segera dibuka pada Tahun Akademik 2026/2027.
Prodi ini menjadi satu-satunya di kawasan Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah (Gosuluteng), bahkan pionir di wilayah Indonesia Timur.
FGD dihadiri oleh jajaran pimpinan UBM Gorontalo antara lain, Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo (YBMG), Dr. Azis Rachman, MM, Wakil Rektor I William Indra S. Mooduto, M.SA, Kepala Biro PSDM Rizal, M.Si, Kepala BPMA Dr. Ikram Muhammad, M.Si (daring), serta Dekan FPSP Ismail Tahir, Ph.D bersama para Ketua Prodi FPSP.
Yang menarik, kegiatan ini juga melibatkan para praktisi dan tokoh profesional di bidang pengadaan barang dan jasa (PBJ) di antaranya, Ketua PII Provinsi Gorontalo, Dr. Ir. H. Darda Daraba, MH, M.Si, IPU, Kepala Biro PBJ sekaligus Kepala PTSP Provinsi Gorontalo, Dr. Sultan Kalupe, MT, Utusan BK Sipil PII Pusat, Dr. Eriyanto Lihawa, ST, MT, IPU, Ir. Nurhediyati S Tome, MT, IPM, ASEAN Eng. APEC.Eng, Dr. Fri Sumiyati Bilakonga, MH, M.Si, ahli PBJ serta praktisi PBJ dari kabupaten dan kota se Provinsi Gorontalo.
Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo Dr. Azis Rachman, MM menjelaskan bahwa, Program Studi MKP dirancang sebagai upaya universitas menjawab kebutuhan nasional terhadap tenaga ahli kontrak pemerintah yang kompeten dan berintegritas.
“Program ini tidak hanya membekali mahasiswa dengan teori manajemen dan hukum, tetapi juga kemampuan teknis, negosiasi, dan pengawasan proyek. Lulusan MKP diharapkan menjadi pengelola kontrak yang profesional, transparan, dan beretika,” ujar Dr. Azis.
Wakil Rektor I William Indra S. Mooduto, M.SA menambahkan, kurikulum MKP UBM Gorontalo disusun berbasis pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan kebutuhan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Ketua PII Provinsi Gorontalo Dr. Darda Daraba juga menilai bahwa, langkah UBM Gorontalo membuka prodi MKP merupakan terobosan yang patut diapresiasi.
Menurutnya, pengelolaan kontrak pemerintah selama ini membutuhkan sumber daya manusia dengan kombinasi ilmu manajemen, teknik, dan hukum.
“Lulusan MKP akan menjadi profesional baru yang memahami etika, aturan, dan integritas dalam pengadaan publik. Ini langkah visioner dari UBM Gorontalo,” kata Darda.
Hal senada disampaikan Dr. Sultan Kalupe, Kepala Biro PBJ Provinsi Gorontalo, yang menyebut bahwa program ini bisa menjadi laboratorium sumber daya manusia pengadaan” untuk kawasan Indonesia Timur.
“Proses pengadaan harus dilakukan oleh SDM yang terdidik dan tersertifikasi. Kurikulum MKP UBM Gorontalo menjawab kebutuhan itu,” ujarnya.
Program Studi MKP UBM Gorontalo memiliki total 144 SKS, terdiri dari 60 SKS teori dan 84 SKS praktik. Mahasiswa akan belajar mulai dari Manajemen Risiko, Teknik Negosiasi, E-Purchasing, Evaluasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa, hingga Penyelesaian Sengketa Kontrak Pemerintah.
Dekan FPSP Ismail Tahir, Ph.D, menegaskan bahwa kurikulum ini dirancang dengan porsi praktik yang besar agar mahasiswa siap langsung bekerja setelah lulus.
“Kami ingin lulusan MKP menjadi profesional yang bisa dipercaya dalam pengadaan dan manajemen proyek pemerintah. Dari Gorontalo, kita menyiapkan SDM unggul untuk Indonesia Timur,” tegasnya.
Dengan dibukanya Prodi MKP, UBM Gorontalo memperkuat visinya sebagai Kampus Transformasi Berprestasi. Sebelumnya, UBM Gorontalo telah meraih berbagai penghargaan nasional, termasuk PTS Terbaik dalam Pengelolaan Kehumasan, Pelaporan IKU, dan Layanan Disabilitas tingkat LLDIKTI XVI.
FGD berakhir dengan semangat optimisme bahwa sinergi antara akademisi dan praktisi akan melahirkan kurikulum yang benar-benar relevan dan berdampak nyata.
