Penulis : Azis Rachman (Ketua APTISI Wilayah Gorontalo)
PENDIDIKAN tinggi Indonesia sedang menghadapi sebuah paradoks. Di satu sisi, pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Di sisi lain, banyak perguruan tinggi swasta (PTS) justru menghadapi tantangan keberlanjutan yang semakin berat akibat menurunnya jumlah mahasiswa baru dalam satu dekade terakhir.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, tetapi juga dirasakan secara nyata di berbagai daerah, termasuk wilayah LLDIKTI XVI yang meliputi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.
Banyak PTS menghadapi tekanan operasional akibat jumlah mahasiswa yang terus menurun, sementara biaya penyelenggaraan pendidikan, tuntutan mutu, dan kewajiban regulasi terus meningkat.
Kondisi ini harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi.
Sebab apabila PTS mengalami pelemahan secara sistemik, maka akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi juga akan semakin terbatas.
Padahal PTS selama ini menjadi tulang punggung pemerataan pendidikan tinggi di Indonesia.
Persoalannya, apakah solusi atas kondisi tersebut cukup dengan meningkatkan promosi penerimaan mahasiswa baru atau membuka program studi baru?
Jawabannya tentu tidak.
Diperlukan perubahan paradigma yang lebih mendasar mengenai arah masa depan pendidikan tinggi Indonesia.
APK Pendidikan Tinggi dan Kesejahteraan Masyarakat
Salah satu indikator penting untuk membaca kondisi pendidikan tinggi nasional adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi.
APK Indonesia saat ini masih berada pada kisaran sekitar 32–35 persen.
Artinya, dari setiap 100 penduduk usia kuliah, hanya sekitar sepertiga yang berhasil mengakses pendidikan tinggi.
Angka ini masih tertinggal dibandingkan banyak negara maju yang telah mencapai lebih dari 60 hingga 80 persen.
Rendahnya APK sesungguhnya menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tinggi bukan semata-mata masalah kapasitas perguruan tinggi. Indonesia memiliki lebih dari 4.000 perguruan tinggi yang tersebar di berbagai wilayah.
Masalah utamanya adalah Kemampuan Ekonomi Masyarakat
Masih banyak lulusan SMA dan SMK yang tidak melanjutkan kuliah bukan karena tidak tersedia kampus, melainkan karena keterbatasan biaya pendidikan dan tuntutan ekonomi keluarga.
Di banyak daerah, anak-anak muda lebih memilih langsung bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan tinggi.
Karena itu peningkatan APK harus dipahami sebagai bagian dari agenda besar peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Semakin baik kondisi ekonomi keluarga, semakin besar peluang generasi muda untuk mengakses pendidikan tinggi.
Dalam konteks ini, pendidikan tinggi dan pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus berjalan secara simultan.
Tantangan PTS di Era Persaingan Baru
Dalam satu dekade terakhir, berbagai kebijakan perluasan akses pendidikan tinggi melalui perguruan tinggi negeri telah memberikan dampak positif terhadap pemerataan kesempatan belajar.
Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga menciptakan dinamika baru bagi PTS.
Peningkatan daya tampung PTN melalui berbagai jalur penerimaan membuat sebagian besar calon mahasiswa terserap ke perguruan tinggi negeri.
Sementara itu, PTS harus bersaing dalam kondisi yang tidak selalu seimbang.
Di saat yang sama, tuntutan akreditasi, penjaminan mutu, sertifikasi dosen, pelaporan pangkalan data, digitalisasi pembelajaran, dan berbagai standar nasional pendidikan tinggi terus meningkat.
Banyak PTS akhirnya menghadapi dilema. Mereka harus menjaga mutu pendidikan, tetapi jumlah mahasiswa yang menjadi sumber utama pembiayaan terus berkurang.
Kondisi ini terlihat di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk di kawasan timur. Jika tidak ada transformasi yang signifikan, maka sebagian PTS akan semakin sulit berkembang, bahkan berpotensi kehilangan daya saing.
Saatnya Beralih ke Model Entrepreneurial University
Di tengah berbagai tantangan tersebut, PTS memerlukan pendekatan baru yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Salah satu model yang semakin relevan adalah konsep Entrepreneurial University.
Konsep ini menempatkan perguruan tinggi tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat inovasi, kewirausahaan, dan pengembangan ekonomi.
Kampus tidak lagi semata-mata menghasilkan lulusan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat melalui berbagai aktivitas produktif.
Dalam model ini, sumber keberlanjutan perguruan tinggi tidak hanya berasal dari uang kuliah mahasiswa, tetapi juga dari hasil pengelolaan usaha, inovasi, kemitraan industri, hilirisasi riset, dan pengembangan aset produktif.
Dengan demikian, perguruan tinggi mampu membangun kemandirian finansial sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.
Transformasi menuju Entrepreneurial University dapat dilakukan melalui pengembangan unit bisnis kampus, inkubator bisnis mahasiswa, teaching factory, perusahaan milik universitas, pusat inovasi berbasis riset, kerja sama industri, hingga pengembangan startup yang melibatkan mahasiswa dan alumni.
Melalui pendekatan ini, kampus tidak lagi menjadi konsumen anggaran pendidikan semata, tetapi menjadi pelaku pembangunan ekonomi yang aktif.
Menghubungkan Pendidikan dengan Potensi Daerah
Transformasi pendidikan tinggi tidak dapat dilepaskan dari karakteristik ekonomi wilayah masing-masing.
Di kawasan Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah terdapat berbagai sektor strategis yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia usaha.
Sektor pertanian modern, perkebunan, perikanan, pariwisata, pertambangan, energi, perdagangan, logistik, dan ekonomi digital merupakan ruang pembelajaran sekaligus ruang inovasi yang sangat luas bagi perguruan tinggi.
Kampus harus menjadi pusat pengembangan teknologi tepat guna, peningkatan produktivitas usaha masyarakat, pengembangan UMKM, dan penciptaan wirausaha muda berbasis potensi lokal.
Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Membangun Ekosistem Baru Pendidikan Tinggi
Ke depan, keberhasilan perguruan tinggi tidak cukup diukur melalui jumlah mahasiswa, gedung yang megah, atau jumlah program studi yang dimiliki.
Ukuran yang lebih penting adalah kontribusi nyata perguruan tinggi terhadap pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, dunia usaha, industri, dan perguruan tinggi.
Pemerintah perlu memberikan ruang kebijakan yang mendorong tumbuhnya unit-unit usaha kampus yang sehat dan profesional.
Dunia industri perlu melihat perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam penyediaan sumber daya manusia dan pengembangan inovasi.
Sementara perguruan tinggi harus lebih berani keluar dari pola pikir konvensional menuju model institusi yang lebih produktif dan mandiri.
Penutup
Masa depan pendidikan tinggi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan lulusan, tetapi juga oleh kemampuan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
PTS harus bertransformasi dari sekadar institusi pendidikan menjadi pusat inovasi, kewirausahaan, dan pembangunan ekonomi daerah.
Konsep Entrepreneurial University menawarkan jalan baru menuju keberlanjutan perguruan tinggi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bagi kawasan timur Indonesia, transformasi ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
Sebab hanya dengan perguruan tinggi yang kuat, adaptif, dan produktif, kita dapat menciptakan sumber daya manusia unggul yang mampu membawa daerah dan bangsa menuju masa depan yang lebih maju.
Sudah saatnya kampus tidak hanya mencetak pencari kerja, tetapi juga melahirkan pencipta kerja.
Tidak hanya menghasilkan ijazah, tetapi juga menghasilkan solusi. Tidak hanya menjadi pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi dan peradaban bangsa. (hms)
Penulis, Azis Rachman merupakan Ketua APTISI Gorontalo, Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo dan Wakil Ketua PII Gorontalo