UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO
PTS Tanpa Subsidi, Berperan Nyata Tingkatkan APK dan Bantu Pemerintah. Azis: Sudah Sepatutnya Didukung
Penulis : Humas 26 Januari 2025, Kategori: BeritaKampus UBM Gorontalo - Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah Gorontalo, Dr. Azis Rachman, MM, memberikan pandangan terkait peran Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia. Ia menegaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004, Yayasan yang menjadi penyelenggara PTS berstatus nirlaba, bukan berorientasi bisnis. Seluruh hasil yang diperoleh, digunakan sebesar-besarnya untuk pengembangan PTS.
“Jika Yayasan bergerak sebagai penyelenggara PTS, maka seluruh hasil yang diperoleh harus diupayakan untuk kembali membangun dan mengembangkan institusi tersebut,” ungkap Dr. Azis.
Ia menjelaskan, PTS adalah institusi swasta yang tidak mendapat subsidi dari pemerintah dalam operasionalnya. Semua kebutuhan, mulai dari gaji dosen dan tenaga kependidikan, fasilitas laboratorium, sarana dan prasarana, hingga kebutuhan IT, sepenuhnya menjadi tanggung jawab yayasan penyelenggara. “Cukup atau tidak cukup, itu tanggung jawab yayasan dan PTS, bukan pihak lain,” tegas Dr. Azis.
Berbeda dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dikelola oleh pemerintah, PTS harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk operasional bulanan. “PTN dengan model BLU atau PTNBH memiliki anggaran yang pasti dari APBN. Bahkan, Rektor PTN tidak perlu memikirkan bagaimana membayar gaji atau tunjangan, karena semuanya sudah dijamin oleh negara,” jelasnya.
Dr. Azis menyoroti bahwa ada sekitar 70% PTS di Indonesia yang memiliki jumlah mahasiswa kurang dari 1.000 orang. PTS kecil ini, menurutnya, sangat membutuhkan perhatian pemerintah.
Ia juga mengkritik pernyataan yang menyebut PTS berorientasi bisnis dan tidak perlu dibantu. “Pernyataan seperti itu keliru dan dangkal. Mahasiswa di PTS adalah rakyat kita, bukan dari luar negeri. Minimal mereka harus mendapatkan beasiswa untuk meringankan biaya studi,” ujarnya.
Selain itu, Dr. Azis menekankan kontribusi besar PTS terhadap peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Gorontalo yang saat ini baru mencapai 30-35%. “Tanpa PTS, kita bisa memastikan mayoritas tenaga kerja di Gorontalo hanya lulusan SMA. kehadiran PTS adalah upaya nyata untuk mengisi kekosongan akses pendidikan yang belum mampu dipenuhi Pemerintah. PTS dan sekolah swasta seperti SMA/SMK adalah solusi bagi kebutuhan pendidikan masyarakat yang belum bisa dijangkau oleh negara,” tutup Dr. Azis. *
Kembali
“Jika Yayasan bergerak sebagai penyelenggara PTS, maka seluruh hasil yang diperoleh harus diupayakan untuk kembali membangun dan mengembangkan institusi tersebut,” ungkap Dr. Azis.
Ia menjelaskan, PTS adalah institusi swasta yang tidak mendapat subsidi dari pemerintah dalam operasionalnya. Semua kebutuhan, mulai dari gaji dosen dan tenaga kependidikan, fasilitas laboratorium, sarana dan prasarana, hingga kebutuhan IT, sepenuhnya menjadi tanggung jawab yayasan penyelenggara. “Cukup atau tidak cukup, itu tanggung jawab yayasan dan PTS, bukan pihak lain,” tegas Dr. Azis.
Berbeda dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dikelola oleh pemerintah, PTS harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk operasional bulanan. “PTN dengan model BLU atau PTNBH memiliki anggaran yang pasti dari APBN. Bahkan, Rektor PTN tidak perlu memikirkan bagaimana membayar gaji atau tunjangan, karena semuanya sudah dijamin oleh negara,” jelasnya.
Dr. Azis menyoroti bahwa ada sekitar 70% PTS di Indonesia yang memiliki jumlah mahasiswa kurang dari 1.000 orang. PTS kecil ini, menurutnya, sangat membutuhkan perhatian pemerintah.
Ia juga mengkritik pernyataan yang menyebut PTS berorientasi bisnis dan tidak perlu dibantu. “Pernyataan seperti itu keliru dan dangkal. Mahasiswa di PTS adalah rakyat kita, bukan dari luar negeri. Minimal mereka harus mendapatkan beasiswa untuk meringankan biaya studi,” ujarnya.
Selain itu, Dr. Azis menekankan kontribusi besar PTS terhadap peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Gorontalo yang saat ini baru mencapai 30-35%. “Tanpa PTS, kita bisa memastikan mayoritas tenaga kerja di Gorontalo hanya lulusan SMA. kehadiran PTS adalah upaya nyata untuk mengisi kekosongan akses pendidikan yang belum mampu dipenuhi Pemerintah. PTS dan sekolah swasta seperti SMA/SMK adalah solusi bagi kebutuhan pendidikan masyarakat yang belum bisa dijangkau oleh negara,” tutup Dr. Azis. *
