UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO
Silaturahmi APTISI Wilayah Gorontalo bersama Pimpinan PTS, Dr. Azis: Kritik Kebijakan Pemerintah untuk Eksistensi dan Pengembangan PTS
Penulis : Humas 4 Agustus 2025, Kategori: BeritaKampus UBM Gorontalo - Dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Ketua APTISI Wilayah Gorontalo menggelar diskusi dan silaturahmi dengan seluruh pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se Provinsi Gorontalo, bersama Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah 16, pada Senin (28/7/2025).
Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan dipusatkan di Anjungan Meeting Room Lantai 3 Business Center (Biz-C) Kampus UBM Gorontalo. Dengan membahas isu dan kebijakan Pemerintah yang dinilai kurang berpihak ke PTS, khususnya di Provinsi Gorontalo. Dihadiri oleh Pimpinan PTS, para Ketua Yayasan, para Rektor, para Direktur dan Kepala LLDikti Wilayah 16.
Ketua APTISI Wilayah Gorontalo, Dr. Azis Rachman, MM mengatakan kegiatan ini merupakan momen penting untuk mempersiapkan aspirasi dan rekomendasi yang akan disampaikan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta pada saat Musyawarah Nasional APTISI VII tahun 2025 yang akan dilaksanakan di Bandung Jawa Barat, awal Agustus nanti.
"Melihat kondisi PTN yang beralih menjadi PTNBH, masih membuka rekrutmen mahasiswa baru (Maba) besar-besaran dari sisi jumlah Maba dan panjangnya waktu pendaftaran. Yang tentu saja menimbulkan multiplier efek negatif bagi PTS, khususnya di Provinsi Gorontalo. Untuk itu sangat perlu melakukan diskusi dan menyampaikan aspirasi dari seluruh pimpinan PTS yang ada di Gorontalo," jelas Dr. Azis.
Ia juga menambahkan perlunya kebijakan pemerintah yang berpihak pada eksistensi PTS khususnya di Provinsi Gorontalo. Karena realitas yang terjadi saat ini, sangat lebar kesenjangan terkait peraturan, regulasi, dukungan, perhatian karena ketidak-setaraan dan ketidak-adilan perlakuan Pemerintah terhadap PTN dengan PTS.
Sesi diskusi pun mendapatkan antusias dari pimpinan PTS untuk memberikan saran dan masukan terkait permasalahan tersebut. Masing-masing pimpinan PTS menyuarakan aspirasi terkait eksistensi PTS dan perhatian pemerintah yang lebih berpihak.
Kepala LLDikti Wilayah 16, Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah (GoSulutTeng), Munawir S. Razak, MA yang bergabung via daring mengatakan isu terkait rekrutmen penerimaan maba bagi PTS yang menurun, karena banyaknya jalur dan gelombang penerimaan Maba bagi PTN, sudah menjadi perhatian utama Pemerintah.
"Hal ini sudah merupakan isu nasional, sehingganya sudah disampaikan ke Wakil Menteri Diktisaintek untuk segera ditindaklanjuti. Nantinya akan ada beberapa kebijakan yang akan disampaikan lebih lanjut," ujar Kepala LLDikti Munawir Razak.
Di akhir forum resmi APTISI ini, Dr. Azis bersama seluruh pimpinan PTS membacakan beberapa poin aspirasi, yang akan disampaikan ke Pemerintah dan pada saat pelaksanaan Munas APTISI nanti, dengan isi sebagai berikut:
Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan dipusatkan di Anjungan Meeting Room Lantai 3 Business Center (Biz-C) Kampus UBM Gorontalo. Dengan membahas isu dan kebijakan Pemerintah yang dinilai kurang berpihak ke PTS, khususnya di Provinsi Gorontalo. Dihadiri oleh Pimpinan PTS, para Ketua Yayasan, para Rektor, para Direktur dan Kepala LLDikti Wilayah 16.
Ketua APTISI Wilayah Gorontalo, Dr. Azis Rachman, MM mengatakan kegiatan ini merupakan momen penting untuk mempersiapkan aspirasi dan rekomendasi yang akan disampaikan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta pada saat Musyawarah Nasional APTISI VII tahun 2025 yang akan dilaksanakan di Bandung Jawa Barat, awal Agustus nanti.
"Melihat kondisi PTN yang beralih menjadi PTNBH, masih membuka rekrutmen mahasiswa baru (Maba) besar-besaran dari sisi jumlah Maba dan panjangnya waktu pendaftaran. Yang tentu saja menimbulkan multiplier efek negatif bagi PTS, khususnya di Provinsi Gorontalo. Untuk itu sangat perlu melakukan diskusi dan menyampaikan aspirasi dari seluruh pimpinan PTS yang ada di Gorontalo," jelas Dr. Azis.
Ia juga menambahkan perlunya kebijakan pemerintah yang berpihak pada eksistensi PTS khususnya di Provinsi Gorontalo. Karena realitas yang terjadi saat ini, sangat lebar kesenjangan terkait peraturan, regulasi, dukungan, perhatian karena ketidak-setaraan dan ketidak-adilan perlakuan Pemerintah terhadap PTN dengan PTS.
Sesi diskusi pun mendapatkan antusias dari pimpinan PTS untuk memberikan saran dan masukan terkait permasalahan tersebut. Masing-masing pimpinan PTS menyuarakan aspirasi terkait eksistensi PTS dan perhatian pemerintah yang lebih berpihak.
Kepala LLDikti Wilayah 16, Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah (GoSulutTeng), Munawir S. Razak, MA yang bergabung via daring mengatakan isu terkait rekrutmen penerimaan maba bagi PTS yang menurun, karena banyaknya jalur dan gelombang penerimaan Maba bagi PTN, sudah menjadi perhatian utama Pemerintah.
"Hal ini sudah merupakan isu nasional, sehingganya sudah disampaikan ke Wakil Menteri Diktisaintek untuk segera ditindaklanjuti. Nantinya akan ada beberapa kebijakan yang akan disampaikan lebih lanjut," ujar Kepala LLDikti Munawir Razak.
Di akhir forum resmi APTISI ini, Dr. Azis bersama seluruh pimpinan PTS membacakan beberapa poin aspirasi, yang akan disampaikan ke Pemerintah dan pada saat pelaksanaan Munas APTISI nanti, dengan isi sebagai berikut:
- Pemerintah harus membatasi jumlah kuota penerimaan mahasiswa baru jenjang Diploma dan S1 di PTN;
- PTN bisa menerima mahasiswa baru pada jenjang Pascasarjana;
- PTN fokus pada pencapaian World Class University (WCU), karena belum ada satu pun PTN yang mampu masuk pada WCU; dan
- Pemerataan jumlah kuota untuk penerima bantuan KIP Kuliah dan beasiswa lainnya, serta sertifikasi dosen untuk PTS.
"Seluruh Pimpinan PTS di Wilayah Gorontalo khususnya, dan seluruh PTS di Indonesia berharap semua permasalahan ini yang berdampak pada keberlangsungan PTS mendapatkan perhatian besar oleh Menteri Diktisaintek RI dan Ketua Komisi X DPR yang akan hadir pada Munas VII APTISI Tahun 2025 nanti," tutup Dr. Azis.
Kembali
